Ada, UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Ketentuan Artikel 5 dan 6 UNCRPD (United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities) menyebutkan secara khusus hak anak disabilitas dan perempuan disabilitas. Ketentuan di atas menggarisbawahi pentingnya pemenuhan atas kesehatan reproduksi, hak untuk menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi, hak untuk tidak mendapatkan diskriminasi berlapis, dan hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

Sedangkan hak khusus bagi anak penyandang disabilitas terdapat juga hak untuk mendapatkan perlindungan dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual; termasuk hak atas perawatan dan pengasuhan keluarga pengganti.

Yang dimaksud keluarga pengganti adalah pengasuhan yang dilakukan oleh orang lain (keluarga asuh) kepada anak asuh karena berbagai alasan, misalkan pada anak korban kekerasan yang pelakunya adalah orang tuanya sendiri.

Kontributor
Ide Konten: SAPDA
Pembuat Konten: Evi Riski Permatasari, Neka Rusyda Supriatna
Peninjau Substansi: Rama Agung
Peninjau Tata Bahasa: Bunga Pertiwi Tontowi Putri, Evi Riski Permatasari, Neka Rusyda Supriatna
Diinput oleh: Evi Riski Permatasari

Penyuntingan terakhir: 9 September 2025

Apakah jika tidak ada yang melaporkan suatu kejadian, polisi tetap dapat memprosesnya?

Bagikan di Sosial Media

Lihat Hasil Berkaitan

Apa saja dokumen yang harus dipersiapkan jika ingin meminta pemeriksaan melalui perekaman elektronik?

Apa yang dimaksud penuntutan dalam proses hukum?

Adakah undang-undang yang menjamin hak perempuan dan anak penyandang disabilitas?

Apa tahapan hukum (proses hukum) setelah pelaku tindak kriminal ditemukan?

Lihat Hasil Berkaitan

Apa saja dokumen yang harus dipersiapkan jika ingin meminta pemeriksaan melalui perekaman elektronik?

Apa yang dimaksud penuntutan dalam proses hukum?

Adakah undang-undang yang menjamin hak perempuan dan anak penyandang disabilitas?

Apa tahapan hukum (proses hukum) setelah pelaku tindak kriminal ditemukan?