Apa itu bentuk dari kekerasan ekonomi?

1. Menghadiri pembacaan putusan di persidangan dimana hakim akan membacakan hasil putusan secara terbuka
2. Anda dapat menanyakan kepada pendamping, penasihat hukum atau penuntut umum mengenai putusan perkara Anda
3. Anda dapat mengakses website Direktori Putusan Mahkamah Agung (akses melalui link di bagian referensi di bawah) dan masukkan nomor perkara Anda

Penyelidikan dimulai apabila ada masyarakat yang melaporkan dugaan tindak pidana kepada polisi, atau apabila kepolisian mengetahui sendiri adanya peristiwa tersebut. Polisi kemudian mencari bukti-bukti serta bertanya kepada orang-orang yang sekiranya mengetahui informasi tentang hal tersebut seperti kepada saksi, korban, atau terduga pelaku.

Beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh hakim adalah:

1. Bersikap atau memberikan pertanyaan atau pernyataan yang merendahkan, mengancam atau menyalahkan perempuan
2. Membenarkan perlakuan yang merugikan perempuan karena alasan budaya, adat, praktik tradisional, penafsiran ahli yang bias gender dan lainnya
3. Menanyakan dan mempertimbangkan riwayat seksual yang dimiliki perempuan korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku
4. Memberikan pertanyaan atau pernyataan yang mengandung stereotip gender

(Pasal 5 PERMA No. 3 Tahun 2017)

1. Fotokopi KTP/SIM/tanda pengenal lainnya yang dilegalisir
2. Bukti kerugian yang sah, misalnya bukti pembayaran rumah sakit, bukti transfer ke pelaku, bukti pembayaran biaya ke psikolog, dll.
3. Fotokopi surat kematian yang dilegalisir apabila korban meninggal dunia
4. Surat kuasa, apabila korban diwakilkan oleh orang tua, wali, atau lainnya
5. Surat keterangan hubungan keluarga, apabila korban diwakilkan oleh orang tua atau anggota keluarga lainnya
6. Surat keterangan laporan perkara dari kepolisian
7. Kutipan putusan pengadilan, apabila perkaranya sudah diputus oleh pengadilan