Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975, poligami hanya boleh dilakukan jika:

Istri tidak dapat menjalankan kewajiban,
Istri mendapat cacat/penyakit yang tidak bisa disembuhkan,
Istri tidak bisa melahirkan keturunan.

Selain itu, suami juga wajib mendapatkan izin istri dan pengadilan untuk melakukan poligami.

Kontributor
Ide Konten: Rumah KitaB
Pembuat Konten:Hesti Anugrah Restu, Sityi Qoriah
Peninjau Substansi: Marsha Maharani
Peninjau Tata Bahasa: Bunga Pertiwi Tontowi Puteri, Evi Riski Permatasari, Neka Rusyda Supriatna, Gladys Nadya Arianto
Diinput oleh: Neka Rusyda Supriatna

Penyuntingan terakhir: 25 Mei 2026

Apa itu relasi kuasa?

Bagikan di Sosial Media

Lihat Hasil Berkaitan

Apa dampak dari kekerasan bagi korban?

Apa syarat poligami menurut hukum di Indonesia?

Siapa yang dimaksud dengan hakim?

Siapa yang dimaksud Penyidik?

Lihat Hasil Berkaitan

Apa dampak dari kekerasan bagi korban?

Apa syarat poligami menurut hukum di Indonesia?

Siapa yang dimaksud dengan hakim?

Siapa yang dimaksud Penyidik?