Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975, poligami hanya boleh dilakukan jika:

Istri tidak dapat menjalankan kewajiban,
Istri mendapat cacat/penyakit yang tidak bisa disembuhkan,
Istri tidak bisa melahirkan keturunan.

Selain itu, suami juga wajib mendapatkan izin istri dan pengadilan untuk melakukan poligami.

Kontributor
Ide Konten: Rumah KitaB
Pembuat Konten:Hesti Anugrah Restu, Sityi Qoriah
Peninjau Substansi: Marsha Maharani
Peninjau Tata Bahasa: Bunga Pertiwi Tontowi Puteri, Evi Riski Permatasari, Neka Rusyda Supriatna, Gladys Nadya Arianto
Diinput oleh: Neka Rusyda Supriatna

Penyuntingan terakhir: 25 Mei 2026

Apa contoh dari relasi kuasa?

Bagikan di Sosial Media

Lihat Hasil Berkaitan

Apakah identitas saya akan dipublikasikan jika saya menjadi saksi di suatu kasus/perkara?

Apakah kasus hukum saya dapat dihentikan jika sudah masuk ke tahap penuntutan?

Apa syarat poligami menurut hukum di Indonesia?

Berapa biaya yang harus saya keluarkan untuk membayar jasa pendamping hukum (orang yang mendampingi ketika kita berhadapan dengan hukum)?

Lihat Hasil Berkaitan

Apakah identitas saya akan dipublikasikan jika saya menjadi saksi di suatu kasus/perkara?

Apakah kasus hukum saya dapat dihentikan jika sudah masuk ke tahap penuntutan?

Apa syarat poligami menurut hukum di Indonesia?

Berapa biaya yang harus saya keluarkan untuk membayar jasa pendamping hukum (orang yang mendampingi ketika kita berhadapan dengan hukum)?