Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975, poligami hanya boleh dilakukan jika:

Istri tidak dapat menjalankan kewajiban,
Istri mendapat cacat/penyakit yang tidak bisa disembuhkan,
Istri tidak bisa melahirkan keturunan.

Selain itu, suami juga wajib mendapatkan izin istri dan pengadilan untuk melakukan poligami.

Kontributor
Ide Konten: Rumah KitaB
Pembuat Konten:Hesti Anugrah Restu, Sityi Qoriah
Peninjau Substansi: Marsha Maharani
Peninjau Tata Bahasa: Bunga Pertiwi Tontowi Puteri, Evi Riski Permatasari, Neka Rusyda Supriatna, Gladys Nadya Arianto
Diinput oleh: Neka Rusyda Supriatna

Penyuntingan terakhir: 25 Mei 2026

Apa contoh dari relasi kuasa?

Bagikan di Sosial Media

Lihat Hasil Berkaitan

Apa yang dimaksud dengan pra peradilan?

Apa yang harus saya bawa jika mau melaporkan tindak pidana?

Apa perbedaan antara penuntut umum dengan jaksa?

Apa syarat poligami menurut hukum di Indonesia?

Lihat Hasil Berkaitan

Apa yang dimaksud dengan pra peradilan?

Apa yang harus saya bawa jika mau melaporkan tindak pidana?

Apa perbedaan antara penuntut umum dengan jaksa?

Apa syarat poligami menurut hukum di Indonesia?