Apakah pemeriksaan audio visual dapat dilakukan oleh siapapun?

Pemeriksaan audio visual jarak jauh dapat dilakukan pada:

1. Kasus Perdagangan Orang (Pasal 34 Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang)
2. Kasus yang korban atau saksinya adalah anak (Pasal 27 ayat (3) huruf b Sistem Peradilan Pidana Anak)
3. Kasus Terorisme (Pasal 34A ayat (1) huruf d Undang-Undang Terorisme)
4. Penyandang Disabilitas (Pasal 11 PP 39 Tahun 2020 Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan)
5. Kondisi di mana saksi dan/atau korban merasa mendapatkan ancaman yang sangat berat (Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban)

Sebetulnya siapa saja dapat mengalami kekerasan, namun menurut Komnas Perempuan terdapat 4 jenis kekerasan yang kerap dialami perempuan yaitu 1) kekerasan fisik, 2) kekerasan psikis, 3) kekerasan seksual, dan 4) kekerasan ekonomi.

Hak korban atas perlindungan:

• Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas Perlindungan;
• Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan Perlindungan;
• Perlindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan;
• Perlindungan atas kerahasiaan identitas;
• Perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan Korban;
• Perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan
• Korban dan/ atau pelapor tidak bisa dihukum karena melaporkan kasus kekerasan seksual yang terjadi.

Hakim harus adil dan tidak boleh memihak. Hakim harus memperlakukan semua orang sama di hadapan hukum (Pasal 2 juncto pasal 5 PERMA 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum).