KataHukum
Favorit

Kategori:Ketidakberdayaan

Mengapa kondisi ketidakberdayaan perlu dipertimbangkan oleh hakim?

Dengan mempertimbangkan kondisi ketidakberdayaan, hakim dapat menjalankan tanggung jawab untuk melindungi korban. Hakim dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil memberikan perlakuan yang adil, termasuk mereka yang mungkin mengalami ketidakberdayaan. Sehingga hakim dapat menjamin akses keadilan dan perlindungan hukum.

Selain itu, kondisi ketidakberdayaan sering kali menunjukan adanya ketidakseimbangan kekuasaan antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum (relasi kuasa), sehingga hakim perlu memastikan bahwa proses hukum tidak merugikan bagi pihak yang tidak berdaya. Pertimbangan atas ketidakberdayaan juga akan membuat para pihak dapat berpartisipasi aktif dalam setiap proses dan tahapan hukum.


Bagikan di Sosial Media

FacebookTwitterWhatsappEmailLinkedin

Lihat Hasil Berkaitan

Apa contoh dari budaya patriarki?

Apa contoh dari budaya patriarki?

  1. Perempuan kerap dituntut dalam hal pekerjaan rumah tangga
  2. Laki-laki punya posisi penting dalam mengambil keputusan utama dalam keluarga
  3. Laki-laki harus selalu dipatuhi dan dihormati
  4. Laki-laki selalu punya kesempatan lebih besar untuk memiliki jabatan tinggi
Apa itu relasi kuasa?

Apa itu relasi kuasa?

Apakah kasus hukum saya dapat dihentikan jika sudah masuk ke tahap penuntutan?

Apakah kasus hukum saya dapat dihentikan jika sudah masuk ke tahap penuntutan?

Kasus hukum/perkara anda dapat dihentikan. Penuntutan dapat dihentikan seperti jika tidak cukup bukti, bukan merupakan tindak pidana, perkara sudah kadaluwarsa, pelaku meninggal dunia, aduan dicabut untuk delik aduan.

Saya tidak punya bukti, apakah saya tetap bisa melapor ke polisi?

Saya tidak punya bukti, apakah saya tetap bisa melapor ke polisi?

Ya, Anda dapat tetap melapor walaupun tidak memiliki bukti. Anda tidak diwajibkan membawa apapun saat melaporkan tindak pidana. Cukup pastikan bahwa Anda siap untuk menceritakan tindak pidana yang terjadi. Pencarian bukti suatu tindak pidana adalah kewajiban dari aparat penegak hukum, termasuk polisi.