Peraturan ini membahas soal berbagai macam hak-hak penyandang disabilitas seperti:

Hak hidup
Hak bebas dari stigma
Hak privasi
Hak keadilan dan perlindungan hukum
Hak pendidikan
Hak pekerjaan
Hak kesehatan
Hak politik
Hak keagamaan
Hak keolahragaan
Hak kebudayaan dan pariwisata
Hak kesejahteraan
Hak sosial
Hak aksesibilitas
Hak pelayanan publik
Hak perlindungan dari bencana
Hak habilitasi (pengembangan kemampuan baru) dan rehabilitasi (memulihkan kemampuan yang hilang atau berkurang)
Hak konsesi (segala bentuk potongan biaya)
Hak pendataan
Hak hidup mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat
Hak berekspresi dan berkomunikasi
Hak memperoleh informasi
Hak berpindah tempat dan kewarganegaraan
Hak bebas dari diskriminasi dan penelantaran serta eksploitasi

Kontributor
Ide Konten: SAPDA
Pembuat Konten: Evi Riski Permatasari, Neka Rusyda Supriatna
Peninjau Substansi: Rama Agung
Peninjau Tata Bahasa: Bunga Pertiwi Tontowi Putri, Evi Riski Permatasari, Neka Rusyda Supriatna
Diinput oleh: Evi Riski Permatasari

Penyuntingan terakhir: 9 September 2025

Mengapa kondisi ketidakberdayaan perlu dipertimbangkan oleh hakim?

Bagikan di Sosial Media

Lihat Hasil Berkaitan

Apa yang dibahas dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas?

Apa itu kekerasan berbasis gender?

Apakah hakim laki-laki akan membela pelaku laki-laki di persidangan?

Siapa yang disebut sebagai penyandang disabilitas mental?

Lihat Hasil Berkaitan

Apa yang dibahas dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas?

Apa itu kekerasan berbasis gender?

Apakah hakim laki-laki akan membela pelaku laki-laki di persidangan?

Siapa yang disebut sebagai penyandang disabilitas mental?