Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Kontributor
Ide Konten: SAPDA
Pembuat Konten: Evi Riski Permatasari, Neka Rusyda Supriatna
Peninjau Substansi: Rama Agung
Peninjau Tata Bahasa: Bunga Pertiwi Tontowi Putri, Evi Riski Permatasari, Neka Rusyda Supriatna
Diinput oleh: Evi Riski Permatasari

Penyuntingan terakhir: 9 September 2025

Mengapa kondisi ketidakberdayaan perlu dipertimbangkan oleh hakim?

Bagikan di Sosial Media

Lihat Hasil Berkaitan

Apa itu reviktimisasi?

Apakah saya harus membayar untuk mendapatkan visum (laporan bukti kekerasan dari kedokteran)?

Undang-undang apa saja yang menjamin hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia?

Apa yang terjadi kepada terdakwa jika hasil putusan pengadilan menyatakan bersalah?

Lihat Hasil Berkaitan

Apa itu reviktimisasi?

Apakah saya harus membayar untuk mendapatkan visum (laporan bukti kekerasan dari kedokteran)?

Undang-undang apa saja yang menjamin hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia?

Apa yang terjadi kepada terdakwa jika hasil putusan pengadilan menyatakan bersalah?