Peraturan ini membahas soal:

Pemerintah harus memastikan bahwa fasilitas umum, transportasi, dan layanan publik lainnya dapat diakses dengan mudah oleh penyandang disabilitas, contohnya: ada penyesuaian infrastruktur, seperti bidang miring, informasi braille, juru bahasa isyarat penerjemah, dan sarana lain yang mendukung keterlibatan penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-hari.
Hak penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan inklusif, bahwa penyandang disabilitas harus memiliki akses yang setara untuk mendapatkan pendidikan mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi.
Hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan, bahwa penyandang disabilitas harus diberi kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka, termasuk di sektor formal dan informal.
Hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak termasuk layanan kesehatan khusus bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan penyesuaian perawatan medis.
Hak penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik tanpa diskriminasi.

Kontributor
Ide Konten: SAPDA
Pembuat Konten: Evi Riski Permatasari, Neka Rusyda Supriatna
Peninjau Substansi: Rama Agung
Peninjau Tata Bahasa: Bunga Pertiwi Tontowi Putri, Evi Riski Permatasari, Neka Rusyda Supriatna
Diinput oleh: Evi Riski Permatasari

Penyuntingan terakhir: 9 September 2025

Mengapa kondisi ketidakberdayaan perlu dipertimbangkan oleh hakim?

Bagikan di Sosial Media

Lihat Hasil Berkaitan

Apa dampak dari kekerasan bagi korban?

Mengapa saya perlu tahu soal stereotip gender?

Bagaimana proses / langkah-langkah persidangan pidana di pengadilan?

Apa yang dibahas dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas?

Lihat Hasil Berkaitan

Apa dampak dari kekerasan bagi korban?

Mengapa saya perlu tahu soal stereotip gender?

Bagaimana proses / langkah-langkah persidangan pidana di pengadilan?

Apa yang dibahas dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas?