Ya, setiap penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan fasilitas dan perlindungan sesuai kebutuhannya. Lembaga penegak hukum wajib menyediakan akomodasi yang layak yang terdiri dari pelayanan, sarana, dan prasarana yang memadai dalam setiap proses peradilan. Akomodasi ini disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing orang.

Sejak tahap pelaporan, penyidikan, hingga persidangan, penyandang disabilitas berhak mendapatkan identifikasi awal dan/atau penilaian personal oleh tim profesional, untuk menentukan jenis akomodasi yang dibutuhkan. Misalnya, pada setiap tahap dibutuhkan penerjemah, penyederhanaan informasi hukum, dan pemeriksaan yang memperhatikan kondisi mental-psikologis penyandang disabilitas.

Kontributor
Ide Konten: SAPDA
Pembuat Konten: Evi Riski Permatasari, Neka Rusyda Supriatna
Peninjau Substansi: Rama Agung
Peninjau Tata Bahasa: Bunga Pertiwi Tontowi Putri, Evi Riski Permatasari, Neka Rusyda Supriatna
Diinput oleh: Neka Rusyda Supriatna

Penyuntingan terakhir: 4 September 2025

Saya diperkosa dan dibius dengan obat, apakah saya termasuk tidak berdaya?

Bagikan di Sosial Media

Lihat Hasil Berkaitan

Saya menjadi korban tindak kriminal tetapi penyidikan atau penuntutan atas laporan saya dihentikan, apa yang harus saya lakukan?

Apakah penyandang disabilitas bisa mendapatkan sarana, prasarana dan layanan sesuai dengan kebutuhannya saat berhadapan dengan hukum?

Siapa yang dimaksud dengan hakim?

Saya tidak punya bukti, apakah saya tetap bisa melapor ke polisi?

Lihat Hasil Berkaitan

Saya menjadi korban tindak kriminal tetapi penyidikan atau penuntutan atas laporan saya dihentikan, apa yang harus saya lakukan?

Apakah penyandang disabilitas bisa mendapatkan sarana, prasarana dan layanan sesuai dengan kebutuhannya saat berhadapan dengan hukum?

Siapa yang dimaksud dengan hakim?

Saya tidak punya bukti, apakah saya tetap bisa melapor ke polisi?