Identifikasi awal adalah tindakan mengidentifikasi indikasi disabilitas dan kebutuhan penyandang disabilitas untuk menentukan perlu atau tidaknya dilakukan penilaian personal.

Identifikasi awal merupakan proses pertama yang dilakukan ketika seorang individu mulai berinteraksi dengan sistem hukum—baik sebagai korban, pelapor, saksi, maupun tersangka.

Tujuannya adalah untuk mendeteksi secara cepat apakah seseorang merupakan penyandang disabilitas atau memiliki indikasi sebagai penyandang disabilitas. Sehingga membantu memberikan petunjuk bahwa individu tersebut membutuhkan perhatian khusus dan mungkin memerlukan bentuk pelayanan yang disesuaikan.

Proses ini biasanya dilakukan oleh petugas lini depan, seperti aparat kepolisian, petugas layanan, atau jaksa, yang dilengkapi dengan panduan sederhana berupa daftar pertanyaan, wawancara singkat, atau observasi dasar atau bahkan dapat dilakukan oleh penyandang disabilitas itu sendiri.

Kontributor
Ide Konten: SAPDA
Pembuat Konten: Evi Riski Permatasari, Neka Rusyda Supriatna
Peninjau Substansi: Rama Agung
Peninjau Tata Bahasa: Bunga Pertiwi Tontowi Putri, Evi Riski Permatasari, Neka Rusyda Supriatna
Diinput oleh: Gladys Nadya Arianto

Penyuntingan terakhir: 4 September 2025

Apakah ada aturan untuk hakim melakukan sidang kasus perempuan?

Bagikan di Sosial Media

Lihat Hasil Berkaitan

Apa yang dimaksud dengan identifikasi awal pada penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum?

Apakah saya harus membayar sejumlah uang jika mau melaporkan tindak pidana?

Apa saja sarana dan prasarana dalam proses peradilan yang harus tersedia bagi penyandang disabilitas intelektual?

Bagaimana cara korban tindak pidana memperoleh ganti kerugian?

Lihat Hasil Berkaitan

Apa yang dimaksud dengan identifikasi awal pada penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum?

Apakah saya harus membayar sejumlah uang jika mau melaporkan tindak pidana?

Apa saja sarana dan prasarana dalam proses peradilan yang harus tersedia bagi penyandang disabilitas intelektual?

Bagaimana cara korban tindak pidana memperoleh ganti kerugian?