Ya, Anda dapat melaporkannya. Terdapat beberapa pasal yang relevan untuk digunakan, berikut dengan penjelasannya:

Pasal 14 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pasal ini mengatur larangan bagi setiap orang untuk menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual kepada orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan adanya keinginan seksual dari pengirim tanpa kehendak penerima.

Sehingga, dalam proses pembuktian, salah satu unsur yang harus terpenuhi adalah adanya keinginan seksual dari pengirim ketika mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tanpa kehendak penerima.

Pasal ini memiliki ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 27 jo. Pasal 45 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Pasal ini mengatur larangan bagi setiap orang untuk menyebarkan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Perbuatan yang dilarang pada pasal ini adalah penyebarluasan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Muatan dari informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut harus memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Pasal ini memiliki ancaman pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas tahun) dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).

Pasal 29 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Pasal ini mengatur larangan bagi setiap orang untuk memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi.

Sehingga, tindakan seseorang dalam hal ini harus memenuhi setidaknya salah satu dari jenis tindakan yang disebutkan di atas.

Yang dimaksud dengan pornografi dalam undang-undang ini adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Pasal ini memiliki ancaman pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas tahun) dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).

Apa hal-hal yang tidak boleh dilakukan hakim kepada perempuan di persidangan?

Bagikan di Sosial Media

Lihat Hasil Berkaitan

Saat saya melakukan pembicaraan via WA dengan atasan, saya sering dikirim chat bernada seksual dan tak jarang atasan saya sering mengirimkan foto-foto vulgar kepada saya. Apakah saya dapat melaporkannya?

Bagaimana peran hakim dalam sidang kasus perempuan?

Adakah surat atau dokumen yang harus saya siapkan jika ingin meminta restitusi (ganti kerugian)?

Mengapa saya perlu tahu soal reviktimisasi?

Lihat Hasil Berkaitan

Saat saya melakukan pembicaraan via WA dengan atasan, saya sering dikirim chat bernada seksual dan tak jarang atasan saya sering mengirimkan foto-foto vulgar kepada saya. Apakah saya dapat melaporkannya?

Bagaimana peran hakim dalam sidang kasus perempuan?

Adakah surat atau dokumen yang harus saya siapkan jika ingin meminta restitusi (ganti kerugian)?

Mengapa saya perlu tahu soal reviktimisasi?