Peraturan ini membahas soal:

Definisi akomodasi yang layak sebagai suatu penyesuaian untuk memastikan penyandang disabilitas mendapatkan pemenuhan hak asasi manusia secara setara dalam proses peradilan.
Kewajiban bagi lembaga penegak hukum baik institusi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, serta lembaga pemasyarakatan untuk menyediakan aksesibilitas dan akomodasi yang layak baik dalam bentuk pelayanan maupun sarana dan prasarana.
Pada proses pengadilan harus ada penyesuaian yang diperlukan bagi penyandang disabilitas berdasarkan penilaian personal dan / atau identifikasi awal. Penilaian personal menjadi kewajiban bagi tiap institusi untuk pertimbangan hukum baik pada kasus tindak pidana maupun perdata.
Penyandang disabilitas berhak mendapatkan pendamping (misalnya: pendamping hukum, pendamping psikologis, pendamping sosial) yang memahami kebutuhan penyandang disabilitas, serta juru bahasa isyarat yang mampu menerjemahkan dan berkomunikasi secara efektif dan pandai bergaul. Penyandang disabilitas juga berhak mengakses bantuan hukum.
Masyarakat perlu memberikan dukungan kepada penyandang disabilitas yang menjalani proses persidangan, contohnya memberikan pendampingan atau turut memantau jalannya proses peradilan.

Di lapangan terdapat praktik baik yang dapat dijadikan contoh terkait aturan kerjasama dengan masyarakat: Penyedia layanan, dalam proses pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas juga dapat bekerjasama dengan Organisasi Penyandang Disabilitas (OPDis) dan juga instansi lain seperti Sekolah Luar Biasa, untuk pendampingan, peningkatan kapasitas, dan pemenuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.

Kontributor
Ide Konten: SAPDA
Pembuat Konten: Evi Riski Permatasari, Neka Rusyda Supriatna
Peninjau Substansi: Rama Agung
Peninjau Tata Bahasa: Bunga Pertiwi Tontowi Putri, Evi Riski Permatasari, Neka Rusyda Supriatna
Diinput oleh: Neka Rusyda Supriatna

Penyuntingan terakhir: 4 September 2025

Apakah saya harus memiliki pendamping hukum saat mengalami kasus?

Bagikan di Sosial Media

Lihat Hasil Berkaitan

Apa yang dibahas dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan?

Apakah saya harus membayar untuk mendapatkan visum (laporan bukti kekerasan dari kedokteran)?

Apakah korban tindak pidana memiliki hak untuk memperoleh ganti rugi akibat kasus yang dialaminya?

Apa tahapan hukum (proses hukum) setelah pelaku tindak kriminal ditemukan?

Lihat Hasil Berkaitan

Apa yang dibahas dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan?

Apakah saya harus membayar untuk mendapatkan visum (laporan bukti kekerasan dari kedokteran)?

Apakah korban tindak pidana memiliki hak untuk memperoleh ganti rugi akibat kasus yang dialaminya?

Apa tahapan hukum (proses hukum) setelah pelaku tindak kriminal ditemukan?