Ya, negara harus memberikan jaminan perlindungan bagi anak karena anak merupakan kelompok yang paling rentan terhadap dampak konflik, kekerasan, dan eksploitasi. Berikut adalah kebijakan negara yang menjamin perlindungan anak:

UUD 45 Pasal 20, Pasal 28B, Pasal 286.
UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perlindungan Peradilan Pidana Anak.
UU No. 35 Tahun 2014 (perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Terdapat juga peraturan yang secara spesifik mengatur mekanisme perlindungan anak pada kasus tertentu, contohnya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Kontributor
Ide Konten: Rumah KitaB
Pembuat Konten:Hesti Anugrah Restu, Sityi Qoriah
Peninjau Substansi: Marsha Maharani
Peninjau Tata Bahasa: Bunga Pertiwi Tontowi Puteri, Evi Riski Permatasari, Neka Rusyda Supriatna, Gladys Nadya Arianto
Diinput oleh: Neka Rusyda Supriatna

Penyuntingan terakhir: 25 Mei 2026

Apa yang bisa dilakukan ketika perkawinan anak terjadi?

Bagikan di Sosial Media

Lihat Hasil Berkaitan

Jika saya menjadi korban, apa saja yang bisa saya dapatkan untuk mendapatkan perlindungan?

Apakah saya bisa didampingi pada saat pemeriksaan melalui perekaman elektronik?

Apakah negara harus memberikan jaminan perlindungan bagi anak?

Apakah mengajukan pemeriksaan elektronik mengeluarkan biaya?

Lihat Hasil Berkaitan

Jika saya menjadi korban, apa saja yang bisa saya dapatkan untuk mendapatkan perlindungan?

Apakah saya bisa didampingi pada saat pemeriksaan melalui perekaman elektronik?

Apakah negara harus memberikan jaminan perlindungan bagi anak?

Apakah mengajukan pemeriksaan elektronik mengeluarkan biaya?