Pada prinsipnya setiap orang dapat dihukum atas segala tindakan yang melanggar hukum.

Namun, menurut Pasal 44 KUHP, seseorang tidak dapat dipidana, jika saat melakukan tindak pidana ia tidak mampu memahami atau mengendalikan perbuatannya karena gangguan jiwa atau disabilitas intelektual.

Perlu diperhatikan bahwa keberadaan disabilitas tidak serta-merta menghapus tanggung jawab hukum, tergantung pada kapasitas individu saat melakukan tindak pidana.

Maka diperlukan penilaian personal dan pendapat ahli, dengan tujuan menilai apakah orang tersebut mampu memahami dan mengendalikan perbuatannya saat melakukan tindak pidana.

Jika terbukti tidak mampu memahami dan mengendalikan perbuatannya saat melakukan tindak pidana, hakim dapat: mengurangi sanksi pidana, atau menjatuhkan tindakan seperti rehabilitasi atau perawatan.

Namun jika dalam penilaian personal ditemukan bahwa penyandang disabilitas memiliki kemampuan untuk memahami sifat dan akibat perbuatannya serta mampu mengendalikan perbuatannya pada saat tindak pidana dilakukan, maka yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Perlu diperhatikan proses hukum harus tetap mengakomodasi kebutuhan khusus (akomodasi yang layak) penyandang disabilitas selama menjalani proses peradilan

Kontributor
Ide Konten: SAPDA
Pembuat Konten: Evi Riski Permatasari, Neka Rusyda Supriatna
Peninjau Substansi: Rama Agung
Peninjau Tata Bahasa: Bunga Pertiwi Tontowi Putri, Evi Riski Permatasari, Neka Rusyda Supriatna
Diinput oleh: Neka Rusyda Supriatna

Penyuntingan terakhir: 4 September 2025

Apa saja sarana dan prasarana dalam proses peradilan yang harus tersedia bagi penyandang disabilitas wicara?

Bagikan di Sosial Media

Lihat Hasil Berkaitan

Apa saja kondisi penyandang disabilitas yang perlu disesuaikan dengan penyediaan sarana dan prasarana?

Apa saja ragam / jenis kondisi penyandang disabilitas?

Apakah pelaku yang memiliki kondisi disabilitas mental dan atau intelektual bisa dihukum?

Apakah istilah penyandang cacat masih digunakan dalam kehidupan sehari-hari?