Identifikasi awal adalah tindakan mengidentifikasi indikasi disabilitas dan kebutuhan penyandang disabilitas untuk menentukan perlu atau tidaknya dilakukan penilaian personal.

Identifikasi awal merupakan proses pertama yang dilakukan ketika seorang individu mulai berinteraksi dengan sistem hukum—baik sebagai korban, pelapor, saksi, maupun tersangka.

Tujuannya adalah untuk mendeteksi secara cepat apakah seseorang merupakan penyandang disabilitas atau memiliki indikasi sebagai penyandang disabilitas. Sehingga membantu memberikan petunjuk bahwa individu tersebut membutuhkan perhatian khusus dan mungkin memerlukan bentuk pelayanan yang disesuaikan.

Proses ini biasanya dilakukan oleh petugas lini depan, seperti aparat kepolisian, petugas layanan, atau jaksa, yang dilengkapi dengan panduan sederhana berupa daftar pertanyaan, wawancara singkat, atau observasi dasar atau bahkan dapat dilakukan oleh penyandang disabilitas itu sendiri.

Kontributor
Ide Konten: SAPDA
Pembuat Konten: Evi Riski Permatasari, Neka Rusyda Supriatna
Peninjau Substansi: Rama Agung
Peninjau Tata Bahasa: Bunga Pertiwi Tontowi Putri, Evi Riski Permatasari, Neka Rusyda Supriatna
Diinput oleh: Gladys Nadya Arianto

Penyuntingan terakhir: 4 September 2025

Apa yang dimaksud dengan identifikasi awal pada penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum?

Bagikan di Sosial Media

Lihat Hasil Berkaitan

Undang-undang apa saja yang menjamin hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia?

Saya diperkosa dalam keadaan mabuk, apakah saya dapat dikatakan tidak berdaya?

Saya mengalami pelecehan seksual ketika mabuk, apa yang harus saya lakukan?

Apakah penyandang disabilitas bisa mendapatkan sarana, prasarana dan layanan sesuai dengan kebutuhannya saat berhadapan dengan hukum?

Lihat Hasil Berkaitan

Undang-undang apa saja yang menjamin hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia?

Saya diperkosa dalam keadaan mabuk, apakah saya dapat dikatakan tidak berdaya?

Saya mengalami pelecehan seksual ketika mabuk, apa yang harus saya lakukan?

Apakah penyandang disabilitas bisa mendapatkan sarana, prasarana dan layanan sesuai dengan kebutuhannya saat berhadapan dengan hukum?