Ya, penyandang disabilitas berhak untuk memperoleh kesempatan dalam mencari pekerjaan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun swasta tanpa adanya diskriminasi.

Beberapa hal yang perlu dilakukan pemberi kerja untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dalam mencari pekerjaan:

Menyediakan informasi pekerjaan yang aksesibel bagi penyandang disabilitas
Proses rekrutmen mempertimbangkan akomodasi yang layak (AYL), contohnya menyediakan penerjemah

Pemerintah dan Pemerintah Daerah juga wajib menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi kepada penyandang disabilitas.

Berikut adalah contoh yang dapat dilakukan pemerintah untuk menjamin hal di atas:

Menyediakan pelatihan kerja
Memberikan akses pendidikan vokasional
Menyediakan layanan bursa kerja
Kebijakan afirmatif (khusus penyandang disabilitas) untuk mendukung partisipasi penyandang disabilitas di dunia kerja.

Ketentuan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) yang telah diratifikasi oleh UU No. 19 Tahun 2011, maupun UU No. 8 Tahun 2016 memastikan bahwa penyandang disabilitas tidak boleh diperlakukan berbeda atau ditolak semata-mata karena kondisi disabilitasnya. Namun, penting untuk menakar bagaimana informasi pekerjaan telah aksesibel bagi penyandang disabilitas dan proses rekrutmen dilakukan dengan mempertimbangkan penyesuaian yang wajar (reasonable accommodation) atau Akomodasi yang Layak (AYL), misalnya dengan menyediakan penerjemah, penyesuaian model soal maupun wawancara, dan memastikan bahwa tempat kerja aksesibel bagi penyandang disabilitas.

Selain itu, pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menyediakan pelatihan kerja, akses pendidikan vokasional, layanan bursa kerja, serta kebijakan afirmatif yang mendukung partisipasi penyandang disabilitas di dunia kerja. Oleh karena itu, penyandang disabilitas tidak hanya memiliki kesempatan untuk mencari pekerjaan, tetapi berhak atas dukungan dari berbagai pihak–termasuk negara dan dunia usaha–untuk dapat bekerja secara setara, aman, dan produktif.

Kontributor
Ide Konten: SAPDA
Pembuat Konten: Evi Riski Permatasari, Neka Rusyda Supriatna
Peninjau Substansi: Rama Agung
Peninjau Tata Bahasa: Bunga Pertiwi Tontowi Puteri, Evi Riski Permatasari, Neka Rusyda Supriatna
Diinput oleh: Bunga Pertiwi Tontowi Puteri

Penyuntingan terakhir: 9 September 2025

Apa yang dibahas dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) berkaitan dengan penyandang disabilitas?

Bagikan di Sosial Media

Lihat Hasil Berkaitan

Jika saya mengalami kekerasan seksual, apa yang harus saya lakukan?

Apa saja sarana dan prasarana dalam proses peradilan yang harus tersedia bagi penyandang disabilitas mental?

Bagaimana cara saya memperoleh pendamping hukum (orang yang mendampingi ketika kita berhadapan dengan hukum)?

Apakah penyandang disabilitas memiliki kesempatan untuk mencari pekerjaan?

Lihat Hasil Berkaitan

Jika saya mengalami kekerasan seksual, apa yang harus saya lakukan?

Apa saja sarana dan prasarana dalam proses peradilan yang harus tersedia bagi penyandang disabilitas mental?

Bagaimana cara saya memperoleh pendamping hukum (orang yang mendampingi ketika kita berhadapan dengan hukum)?

Apakah penyandang disabilitas memiliki kesempatan untuk mencari pekerjaan?