Peraturan ini membahas soal pencegahan, penanganan, dan pemberantasan kekerasan seksual, serta perlindungan bagi korban, termasuk penyandang disabilitas. Korban kekerasan seksual sering kali berada dalam posisi rentan, dan penyandang disabilitas memiliki kerentanan lebih tinggi karena hambatan fisik, komunikasi, atau keterbatasan lainnya.

UU TPKS secara eksplisit juga membahas soal:

Aparat penegak hukum harus memperhatikan kerentanan dan kebutuhan khusus penyandang disabilitas dalam proses peradilan kasus kekerasan seksual.
Melindungi korban disabilitas dari kewajiban melakukan pelaporan secara langsung. Upaya ini ditujukan agar mereka mendapatkan keadilan sampai pemulihan tanpa menunggu inisiatif korban melaporkan yang sulit atau tidak mungkin dilakukan.
Persetujuan/consent korban disabilitas tidak berlaku pada kasus kekerasan seksual berbasis elektronik.
Pelaku kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas akan dikenakan penambahan 1/3 pidana.
Keterangan saksi atau korban disabilitas memiliki kekuatan hukum yang sama dengan saksi atau korban tanpa disabilitas.
Keterangan saksi atau korban disabilitas harus disertai penilaian personal sesuai aturan tentang akomodasi layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan
Penyandang disabilitas harus mendapatkan perhatian khusus dalam setiap tahapan proses hukum, mulai dari pelaporan hingga perlindungan dan pemulihan.

Kontributor
Ide Konten: SAPDA
Pembuat Konten: Evi Riski Permatasari, Neka Rusyda Supriatna
Peninjau Substansi: Rama Agung
Peninjau Tata Bahasa: Bunga Pertiwi Tontowi Putri, Evi Riski Permatasari, Neka Rusyda Supriatna
Diinput oleh: Neka Rusyda Supriatna

Penyuntingan terakhir: 4 September 2025

Apa yang dibahas dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) berkaitan dengan penyandang disabilitas?

Bagikan di Sosial Media

Lihat Hasil Berkaitan

Apa saja jenis-jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)?

Apakah suami yang menjual istrinya untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain bisa dilaporkan?

Apa yang dibahas dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas?

Mengapa kondisi ketidakberdayaan perlu dipertimbangkan oleh hakim?