Berikut ini beberapa informasi yang harus diketahui penyandang disabilitas yang berada di posisi sebagai korban, pelaku, maupun saksi dalam proses penuntutan:

Identifikasi awal dan / atau penilaian personal wajib dilakukan dalam setiap proses peradilan sebab sebagai bentuk pemenuhan hak atas akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas
Wajib dipandang sebagai subjek hukum. Artinya, mereka memiliki kedudukan hukum yang sama dan setara seperti orang lain dalam proses hukum, tanpa diskriminasi. Mereka tetap memiliki kapasitas hukum, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi, dan wajib dihormati hak-haknya.
Berhak mendapatkan pendampingan dari orang tua/wali (jika anak), pendamping disabilitas, penerjemah, dan/atau kuasa hukum.

Sedangkan informasi spesifik yang harus diperhatikan oleh penyandang disabilitas yang berada di posisi:

A. Pelaku

Wajib mengetahui dakwaan atas pelanggaran tindak pidana. Jaksa harus memastikan bahwa penyandang disabilitas memahami isi surat dakwaan secara utuh. Bila perlu, isi surat dakwaan dijelaskan dalam format mudah dibaca (easy-to-read format) atau melalui pendamping atau penerjemah.
Penilaian kemampuan atau kecakapan dalam bertanggung jawab. Jika kondisi disabilitas mempengaruhi kapasitas seseorang dalam memahami dan mengendalikan perbuatannya, maka penting dilakukan asesmen untuk menilai apakah orang tersebut mampu dimintai pertanggungjawaban pidana.
Penyandang disabilitas tidak boleh diperlakukan lebih berat, diabaikan, atau dianggap tidak mampu hanya karena ragam disabilitasnya. Misalnya, mereka tetap berhak atas pembelaan hukum dan diperlakukan dengan hormat selama persidangan.

B. Korban

Berhak mengetahui dan memahami proses penuntutan: termasuk hak untuk memperoleh informasi tentang dakwaan yang diajukan terhadap pelaku, hak restitusi (ganti kerugian), serta hak atas perlindungan dan pendampingan selama di pengadilan.
Jaksa wajib mempertimbangkan kebutuhan khusus yang diperlukan korban dalam proses penuntutan, termasuk mencegah reviktimisasi (korban mengalami trauma ulang).
Korban harus diperiksa di ruang dan suasana yang nyaman, tidak mengintimidasi, dan memungkinkan korban menyampaikan peristiwa secara utuh dan aman.

C. Saksi

Keterangan saksi penyandang disabilitas harus dihormati dan tidak boleh dikesampingkan hanya karena hambatan komunikasi atau persepsi umum terkait disabilitas. Keterangan saksi penyandang disabilitas perlu diperhatikan sesuai dengan apa yang didengar, dilihat, dan dirasakan oleh saksi.
Jika penyandang disabilitas tidak bisa hadir secara langsung, proses dapat dilakukan melalui rekaman video, atau metode pemeriksaan jarak jauh sesuai dengan kebutuhan.

Kontributor
Ide Konten: SAPDA
Pembuat Konten: Evi Riski Permatasari, Neka Rusyda Supriatna
Peninjau Substansi: Rama Agung
Peninjau Tata Bahasa: Bunga Pertiwi Tontowi Putri, Evi Riski Permatasari, Neka Rusyda Supriatna
Diinput oleh: Neka Rusyda Supriatna

Penyuntingan terakhir: 4 September 2025

Apa yang dibahas dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) berkaitan dengan penyandang disabilitas?

Bagikan di Sosial Media

Lihat Hasil Berkaitan

Apakah penyandang disabilitas dapat dijatuhi hukuman ketika melanggar hukum?

Apa saja yang perlu diketahui oleh penyandang disabilitas apabila berada di posisi sebagai korban, tersangka, atau saksi dalam proses penuntutan?

Mengapa kondisi ketidakberdayaan perlu dipertimbangkan oleh hakim?

Apa saja jenis kekerasan yang dapat dialami perempuan?

Lihat Hasil Berkaitan

Apakah penyandang disabilitas dapat dijatuhi hukuman ketika melanggar hukum?

Apa saja yang perlu diketahui oleh penyandang disabilitas apabila berada di posisi sebagai korban, tersangka, atau saksi dalam proses penuntutan?

Mengapa kondisi ketidakberdayaan perlu dipertimbangkan oleh hakim?

Apa saja jenis kekerasan yang dapat dialami perempuan?