Sebelum diperiksa, penegak hukum wajib melakukan permohonan penilaian personal kepada dokter/tenaga medis/psikiater untuk menentukan akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas.

Penilaian personal menilai apakah seseorang seseorang dengan dugaan disabilitas intelektual layak atau tidak untuk menjalani persidangan. Penilaian ini merupakan bagian dari proses penilaian kecakapan hukum (legal capacity assessment).

Penilaian personal dilakukan oleh tenaga profesional, terutama psikiater atau psikolog klinis, yang memahami karakteristik disabilitas intelektual dan memiliki kewenangan. Tim penilai ini sebaiknya bersifat multidisipliner (dari berbagai keahlian), termasuk tenaga medis, psikolog atau psikiater, ahli disabilitas, ahli hukum, pendamping dan/atau pekerja sosial.

Hasil penilaian personal digunakan untuk:

Menentukan apakah seseorang merupakan penyandang disabilitas intelektual.
Menentukan kapasitas hukum terutama berkaitan dengan proses, cara berkomunikasi dengan aparat penegak hukum, dan kemampuan bertanggung jawab.
Mengidentifikasi bentuk akomodasi yang layak dan dukungan selama proses peradilan agar dapat berpartisipasi dengan setara.

Kontributor
Ide Konten: SAPDA
Pembuat Konten: Evi Riski Permatasari, Neka Rusyda Supriatna
Peninjau Substansi: Rama Agung
Peninjau Tata Bahasa: Bunga Pertiwi Tontowi Putri, Evi Riski Permatasari, Neka Rusyda Supriatna
Diinput oleh: Neka Rusyda Supriatna

Penyuntingan terakhir: 4 September 2025

Bagaimana cara menilai seseorang memang mengalami disabilitas intelektual sehingga tidak layak untuk menjalani persidangan?

Bagikan di Sosial Media

Lihat Hasil Berkaitan

Apa yang dibahas dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas?

Apa yang dimaksud pra penuntutan dalam proses hukum?

Apa yang dimaksud dengan identifikasi awal pada penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum?

Siapa yang disebut sebagai penyandang disabilitas fisik?

Lihat Hasil Berkaitan

Apa yang dibahas dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas?

Apa yang dimaksud pra penuntutan dalam proses hukum?

Apa yang dimaksud dengan identifikasi awal pada penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum?

Siapa yang disebut sebagai penyandang disabilitas fisik?