Peraturan ini membahas soal:

Pemerintah harus memastikan bahwa fasilitas umum, transportasi, dan layanan publik lainnya dapat diakses dengan mudah oleh penyandang disabilitas, contohnya: ada penyesuaian infrastruktur, seperti bidang miring, informasi braille, juru bahasa isyarat penerjemah, dan sarana lain yang mendukung keterlibatan penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-hari.
Hak penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan inklusif, bahwa penyandang disabilitas harus memiliki akses yang setara untuk mendapatkan pendidikan mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi.
Hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan, bahwa penyandang disabilitas harus diberi kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka, termasuk di sektor formal dan informal.
Hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak termasuk layanan kesehatan khusus bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan penyesuaian perawatan medis.
Hak penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik tanpa diskriminasi.

Kontributor
Ide Konten: SAPDA
Pembuat Konten: Evi Riski Permatasari, Neka Rusyda Supriatna
Peninjau Substansi: Rama Agung
Peninjau Tata Bahasa: Bunga Pertiwi Tontowi Putri, Evi Riski Permatasari, Neka Rusyda Supriatna
Diinput oleh: Evi Riski Permatasari

Penyuntingan terakhir: 9 September 2025

Apakah penyandang disabilitas bisa mendapatkan sarana, prasarana dan layanan sesuai dengan kebutuhannya saat berhadapan dengan hukum?

Bagikan di Sosial Media

Lihat Hasil Berkaitan

Apa yang dibahas dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas?

Saya diperkosa dan dibius dengan obat, apakah saya termasuk tidak berdaya?

Adakah undang-undang yang menjamin hak perempuan dan anak penyandang disabilitas?

Undang-undang apa saja yang menjamin hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia?