Berikut beberapa sarana dan prasarana pada penyandang disabilitas mental, tetapi tidak terbatas kepada:

Obat-obatan. Akses terhadap obat-obatan yang rutin dikonsumsi merupakan kebutuhan mendasar. Proses peradilan tidak boleh menghalangi keberlanjutan pengobatan, karena penghentian mendadak bisa membahayakan kondisi psikologis atau menyebabkan krisis yang mengganggu proses hukum.
Ketersediaan tenaga medis atau psikolog yang siaga untuk merespons kondisi darurat mental dan emosional. Psikiater atau psikolog forensik juga diperlukan untuk melakukan pendampingan dan/atau menilai kapasitas hukum penyandang disabilitas.
Lingkungan fisik ruang tunggu dan ruang sidang harus mendukung stabilitas emosional penyandang disabilitas. Hindari ruang yang menimbulkan kecemasan, kepanikan dan bising.

Kontributor
Ide Konten: SAPDA
Pembuat Konten: Evi Riski Permatasari, Neka Rusyda Supriatna
Peninjau Substansi: Rama Agung
Peninjau Tata Bahasa: Bunga Pertiwi Tontowi Putri, Evi Riski Permatasari, Neka Rusyda Supriatna
Diinput oleh: Gladys Nadya Arianto

Penyuntingan terakhir: 4 September 2025

Undang-undang apa saja yang menjamin hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia?

Bagikan di Sosial Media

Lihat Hasil Berkaitan

Mengapa kondisi ketidakberdayaan perlu dipertimbangkan oleh hakim?

Apakah penyandang disabilitas dapat dijatuhi hukuman ketika melanggar hukum?

Apa saja sarana dan prasarana dalam proses peradilan yang harus tersedia bagi penyandang disabilitas mental?

Siapa yang disebut sebagai penyandang disabilitas fisik?

Lihat Hasil Berkaitan

Mengapa kondisi ketidakberdayaan perlu dipertimbangkan oleh hakim?

Apakah penyandang disabilitas dapat dijatuhi hukuman ketika melanggar hukum?

Apa saja sarana dan prasarana dalam proses peradilan yang harus tersedia bagi penyandang disabilitas mental?

Siapa yang disebut sebagai penyandang disabilitas fisik?