Berikut ini beberapa informasi yang harus diketahui penyandang disabilitas yang berada di posisi sebagai korban, pelaku, maupun saksi dalam proses penyidikan:

Identifikasi awal dan/atau penilaian personal wajib dilakukan untuk mengetahui secara spesifik hambatan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas.
Pemenuhan aksesibilitas dan akomodasi yang layak. Pemenuhan ini dapat berupa informasi yang mudah dipahami, bahasa isyarat, komunikasi alternatif, waktu tambahan, dan prosedur lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Tujuannya agar penyandang disabilitas dapat memahami dan menjalani proses hukum secara setara.
Pelibatan pendamping disabilitas, penerjemah bahasa isyarat, dan kuasa hukum wajib dilakukan, termasuk penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas fisik
Penyandang disabilitas, pendamping, maupun penerjemah isyarat perlu aktif baik bertanya maupun memberikan jawaban kepada penyidik. Selain itu, penyidik wajib memberikan informasi yang akurat dan mudah dipahami bagi penyandang disabilitas. Perlu diperhatikan, pendamping maupun penerjemah tidak boleh mengambil alih keputusan atau jawaban dari penyandang disabilitas.
Semua proses harus bebas dari prasangka dan stigma. Penyandang disabilitas tidak boleh diperlakukan berbeda, direndahkan martabatnya, atau hambatan yang mereka alami menjadi alasan mereka disalahkan.
Apabila diperlukan tenaga medis ahli maka penyandang disabilitas perlu memberikan informasi sebelumnya agar pihak penyidik dapat memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas.

Sedangkan hal yang harus diperhatikan oleh penyandang disabilitas yang berada di posisi:

A. Pelaku:

Wajib kooperatif dengan mengikuti arahan dari penyidik.
Terbebas dari tindakan diskriminasi.

B. Korban dan Saksi:

Penyandang disabilitas melaporkan peristiwa tindak pidana ke kantor kepolisian resor (Polres) di wilayah yang sama dengan terjadinya tindak pidana
Jika penyandang disabilitas tidak mampu menyampaikan kronologi secara verbal maka dapat difasilitasi dengan metode alternatif seperti gambar, rekaman suara, atau alat bantu komunikasi lainnya.
Penyidik perlu mengetahui hambatan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas untuk menyesuaikan kebutuhan mereka. Dalam proses interogasi atau wawancara, penyidik perlu menyesuaikan teknik wawancara sesuai kebutuhan sensorik, intelektual dan/atau psikososial penyandang disabilitas, agar dapat menghargai hak dan kenyamanan mereka.
Penyandang disabilitas wajib dipandang sebagai subjek hukum (individu yang memiliki hak dan kewajiban).
Korban dan saksi disabilitas harus dilindungi dari tindakan diskriminasi, menyudutkan, penghakiman moral, atau intimidasi selama proses hukum berlangsung. Semua aparat penegak hukum wajib menerapkan prinsip trauma informed care (pendekatan yang mencegah terjadinya reviktimisasi atau menimbulkan situasi traumatis bagi korban atau saksi selama proses penanganan hingga pemulihan)

Kontributor
Ide Konten: SAPDA
Pembuat Konten: Evi Riski Permatasari, Neka Rusyda Supriatna
Peninjau Substansi: Rama Agung
Peninjau Tata Bahasa: Bunga Pertiwi Tontowi Putri, Evi Riski Permatasari, Neka Rusyda Supriatna
Diinput oleh: Neka Rusyda Supriatna

Penyuntingan terakhir: 4 September 2025

Apa yang dibahas dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas?

Bagikan di Sosial Media

Lihat Hasil Berkaitan

Apa saja yang perlu diketahui oleh penyandang disabilitas apabila berada di posisi sebagai korban, pelaku, atau saksi dalam proses penyidikan?

Siapa yang disebut sebagai penyandang disabilitas fisik?

Dokumen apa saja yang harus dimiliki oleh warga negara?

Apa yang dibahas dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas?

Lihat Hasil Berkaitan

Apa saja yang perlu diketahui oleh penyandang disabilitas apabila berada di posisi sebagai korban, pelaku, atau saksi dalam proses penyidikan?

Siapa yang disebut sebagai penyandang disabilitas fisik?

Dokumen apa saja yang harus dimiliki oleh warga negara?

Apa yang dibahas dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas?