Istilah penyandang disabilitas dan difabel dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Saat ini istilah yang dipakai secara resmi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah “penyandang disabilitas”, sebagaimana tercantum dalam UU No. 8 Tahun 2016. Istilah ini relevan dengan kondisi masyarakat karena menekankan adanya hambatan yang masih dihadapi penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-hari.

Di sisi lain, istilah “difabel” (different ability) juga sering digunakan dalam diskusi. Istilah ini muncul sebagai upaya menolak makna negatif dari kata “dis” (tidak mampu) dan pandangan yang berpusat pada konsep kenormalan (ableism). “Difabel” menekankan keberagaman kemampuan setiap individu, bukan kekurangannya.

Karena itu, dalam praktik sehari-hari, kedua istilah ini sering dipakai secara bergantian, meskipun istilah resmi dalam hukum tetap “penyandang disabilitas.”

Kontributor
Ide Konten: SAPDA
Pembuat Konten: Evi Riski Permatasari, Neka Rusyda Supriatna
Peninjau Substansi: Rama Agung
Peninjau Tata Bahasa: Bunga Pertiwi Tontowi Puteri, Evi Riski Permatasari, Neka Rusyda Supriatna
Diinput oleh: Bunga Pertiwi Tontowi Puteri

Penyuntingan terakhir: 9 September 2025

Apakah penyandang disabilitas dapat dijatuhi hukuman ketika melanggar hukum?

Bagikan di Sosial Media

Lihat Hasil Berkaitan

Mana yang lebih baik, menggunakan istilah penyandang disabilitas atau difabel?

Berapa biaya yang harus saya keluarkan untuk membayar jasa pendamping hukum (orang yang mendampingi ketika kita berhadapan dengan hukum)?

Apakah saya harus membayar kalau mau mengajukan permohonan kompensasi (ganti rugi yang diberikan oleh negara)?

Apakah kompensasi (ganti rugi yang diberikan oleh negara) dapat diajukan terhadap semua jenis tindak pidana?

Lihat Hasil Berkaitan

Mana yang lebih baik, menggunakan istilah penyandang disabilitas atau difabel?

Berapa biaya yang harus saya keluarkan untuk membayar jasa pendamping hukum (orang yang mendampingi ketika kita berhadapan dengan hukum)?

Apakah saya harus membayar kalau mau mengajukan permohonan kompensasi (ganti rugi yang diberikan oleh negara)?

Apakah kompensasi (ganti rugi yang diberikan oleh negara) dapat diajukan terhadap semua jenis tindak pidana?