Peraturan ini membahas soal:

Pemerintah harus memastikan bahwa fasilitas umum, transportasi, dan layanan publik lainnya dapat diakses dengan mudah oleh penyandang disabilitas, contohnya: ada penyesuaian infrastruktur, seperti bidang miring, informasi braille, juru bahasa isyarat penerjemah, dan sarana lain yang mendukung keterlibatan penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-hari.
Hak penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan inklusif, bahwa penyandang disabilitas harus memiliki akses yang setara untuk mendapatkan pendidikan mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi.
Hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan, bahwa penyandang disabilitas harus diberi kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka, termasuk di sektor formal dan informal.
Hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak termasuk layanan kesehatan khusus bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan penyesuaian perawatan medis.
Hak penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik tanpa diskriminasi.

Kontributor
Ide Konten: SAPDA
Pembuat Konten: Evi Riski Permatasari, Neka Rusyda Supriatna
Peninjau Substansi: Rama Agung
Peninjau Tata Bahasa: Bunga Pertiwi Tontowi Putri, Evi Riski Permatasari, Neka Rusyda Supriatna
Diinput oleh: Evi Riski Permatasari

Penyuntingan terakhir: 9 September 2025

Apakah penyandang disabilitas dapat dijatuhi hukuman ketika melanggar hukum?

Bagikan di Sosial Media

Lihat Hasil Berkaitan

Bagaimana cara saya memperoleh pendamping hukum (orang yang mendampingi ketika kita berhadapan dengan hukum)?

Jika suami tidak memberikan biaya hidup atau nafkah dan pergi tanpa alasan yang jelas selama 4 bulan berturut-turut tanpa memberikan kabar, apakah saya sebagai istri dapat melaporkannya?

Apa yang dibahas dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas?

Siapa yang dimaksud Penyidik?

Lihat Hasil Berkaitan

Bagaimana cara saya memperoleh pendamping hukum (orang yang mendampingi ketika kita berhadapan dengan hukum)?

Jika suami tidak memberikan biaya hidup atau nafkah dan pergi tanpa alasan yang jelas selama 4 bulan berturut-turut tanpa memberikan kabar, apakah saya sebagai istri dapat melaporkannya?

Apa yang dibahas dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas?

Siapa yang dimaksud Penyidik?